CILACAP – Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menekankan kepada seluruh lapisan di dalam Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan melayani.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri dalam acara Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah) di Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dengan Tema “Membangun Integritas Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Melayani”, hari Kamis (23/11/2023) di Hotel Aston Cilacap.
“Bersih melayani, kita melanjutkan apa yang dilakukan Ibu Ninit, Pj Bupati sebelumnya, untuk terus melakukan bersih-bersih. Yang sudah baik kita pertahankan. Intinya bersih dan melayani,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, harus dilakukan pengawasan sedini mungkin di berbagai sektor agar dapat meminimalisir penyimpangan terutama yang berubungan dengan keuangan.
“pengawasan hendaknya dilaksanakan sedini mungkin agar dapat meminimalisir penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan non keuangan. Melalui pengawasan, diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan, termasuk mencegah terulangnya kembali kesalahan yang sama di masa mendatang,” lanjutnya.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Pj Bupati menerangkan, Kabupaten Cilacap masih menghadapi tantangan seperti kurangnya SDM auditor untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di obrik (objek pemeriksaan) yang jumlahnya banyak.
“Kita kekurangan SDM untuk melakukan pemeriksaan di obrik (objek pemeriksaan) yang sudah ada. Obriknya sangat banyak, desa saja kita ada 284 desa, belum lagi OPD, belum lagi UPT-UPT, sekolah kan sangat banyak. Jadi harapannya nanti kedepan bisa menambah SDM melalui rekrutmen ASN yang merupakan kebijakan pusat. Cilacap auditnya banyak, wilayahnya luas, penduduknya besar, permasalahannya banyak, salah satu masalah di SDM ini teratasi. Sehingga program-programnya baik itu dari sosialisasi, pencegahan kemudian pemeriksaan dan tindak lanjut bisa cepat,” terang Awaluddin.
Hal tersebut didukung dengan pernyataan Plt. Inspektur Kabupaten Cilacap Taryo, yang menyatakan bahwa auditor di Kabupaten Cilacap masih sangat kurang dibandingkan dengan rekomendasi BPKP.
“Rekomendasi BPKP itu kebutuhan auditor kita 105 kalo gak salah, sementara kita baru ada 35 jadi masih sangat kurang. Kalau anggaran kita siap,” ucapnya.
Dalam acara tersebut disampaikan bahwa Kabupaten Cilacap berhasil meraih WTP 7 kali berturut-turut berkat pengawalan atas penyusunan LKPD Pemkab Cilacap melalui kegiatan reviu dan Kabupaten Cilacap mendapatkan Kinerja Pengawasan Terbaik ke 3 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
Dilakukan juga penyerahan penghargaan kepada tiga instansi dengan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tercepat, yakni kepada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap tercepat pertama dengan waktu satu hari, SMP Negeri 6 Cilacap tercepat kedua dengan waktu 17 hari dan SMP Negeri 2 Bantarsari tercepat ketiga dengan 22 hari.
Diberikan juga penghargaan kepada kepada Desa Maos Lor Kecamatan Maos sebagai Pelopor Desa Antikorupsi Tahun 2023. Desa Maos Lor telah dinilai oleh tim gabungan dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Quality Assurance (QA) oleh KPK RI dan berhasil mendapatkan skor 97 dengan predikat istimewa. Sehingga Desa Maos Lor akan mendapatkan penghargaan dari KPK RI dalam Kegiatan Launching Desa Antikorupsi oleh KPK RI Tahun 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur pada 28 November mendatang. (my/kominfo)
