logo
  • Agustus 7, 2018
  • Berita
  • Komentar Dinonaktifkan pada Lima Raperda Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

Lima Raperda Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

CILACAP – Pemkab Cilacap bersama DPRD Kabupaten Cilacap menetapkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda. Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap, Barokatul Anam, di Ruang Rapat DPRD Cilacap, Selasa (7/8/2018).

Lima Raperda yang ditetapkan yakni, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR BKK Kabupaten Cilacap, dan Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada tiga panitia khusus yang membahas dan mengkaji kelima raperda tersebut. Yaitu Pansus 23 untuk Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kemudian Pansus 24 membahas Raperda Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR BKK Kabupaten Cilacap.

Sedangkan Pansus 25 membahas Raperda Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap. Wakil Ketua DPRD Cilacap Barokatul Anam berharap, penetapan perda ini diharapkan mampu mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam tanggapannya menyampaikan, Perda Kearsipan disusun untuk menjaga ketersediaan arsip autentik dan terpercaya. Sedangkan Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir serta menuntaskan masalah kebakaran baik preventif maupun represif.

“Terlebih luasnya wilayah Kabupaten Cilacap menyebabkan terbatasnya jangkauan penanggulangan kebakaran”, kata Tatto.

Penetapan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien, dalam menunjang dan menggerakan dinamika pembangunan.

Sedangkan Perda Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR BKK Kabupaten Cilacap disusun untuk memantapkan kemampuan perusahaan daerah. Sebab sejauh ini PD. BPR BKK Cilacap merupakan alternatif sumber PAD yang cukup potensial bagi Pemkab Cilacap, disamping pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

“BPR didirikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah di segala bidang melalui layanan jasa perbankan, khususnya penghimpunan dan penyaluran dana bagi UKM”, tambahnya.

Adapun terkait Perda Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemkab Cilacap telah menindaklanjuti regulasi tersebut melalui Perda Nomor 7 Tahun 2008.

“Namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, maka Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditinjau kembali dan disesuaikan”, tandasnya.(dony/kominfo)

Foto : Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPRD Cilacap Barokatul Anam usai penetapan lima Raperda menjadi Perda.


Powered by Kominfo Cilacap 2017
1
Lapor Bupati Cilacap..... !
silahkan sampaikan keluhan anda !
seputar Infrastruktur dan
Layanan Masyarakat
Powered by
%d blogger menyukai ini: