logo
  • Maret 22, 2018
  • Berita
  • Komentar Dinonaktifkan pada PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIMINTA TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIMINTA TINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH

CILACAP – Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Heru dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Wilayah eks Karesidenan Banyumas, di Pendopi Wijayakusuma Cilacap, Kamis (22/3/2018). Turut hadir, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Samirun, Bupati dan perwakilan OPD wilayah Barlingmascakeb, forkopimda, serta undangan lain.

“Rakyat kita sangat besar jumlahnya, sehingga dibagi dalam wilayah hingga desa. Di sana ada jajaran pemerintah yang mengurus negeri ini sesuai pembagian tugasnya secara sektoral”, kata Heru.

Dijelaskan, persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah kesenjangan ekonomi yang masih cukup dominan di sejumlah wilayah. Menurut Heru, pembangunan di Jawa Tengah tidak cukup hanya dengan peningkatan perekonomian tanpa pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan koordinasi antar jajarannya untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kita harus bekerja keras memajukan kesejahteraan umum, bukan orang per orang. Bagimana wilayah kita tidak hanya maju, tetapi merata. Karena kesejahteraan bukan hanya untuk kelompok”, tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji memaparkan usulan pembangunan di Kabupaten Cilacap pada 2019. Yakni pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 4,15 % hingga 5,15 %, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 68,9, prosentase penduduk miskin sebesar 13,75 %, tingkat pengangguran terbuka 5,9 % hingga 6 %, serta capaian layanan infrastruktur sebesar 64,72 persen. Kemudian infrastruktur jalan kondisi baik 61 %, dan jembatan kondisi baik 78,52 %.

Jaringan irigasi kondisi baik sebesar 85 %, akses penduduk terhadap air minum layak mencapai 84,16 %. Untuk mencapai target itu, prioritas pembangunan 2019 perlu dukungan APBD Jateng yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sarpras layanan kesehatan dasar. Sebab dari 38 puskesmas masih ada 13 puskesmas yang perlu ditingkatkan. Selain itu masih diperlukan lajutan pembangunan bidang infrastruktur, serta RTH.

“Jalan masih jadi prioritas, karena dari ruas jalan kabupaten dengan total panjang 1.287 kilometer, 233,6 kilometer dalam kondisi rusak berat. Sedangkan jalan provinsi dari total 75,5 km, 37 km diantaranya dalam kondisi sedang”, papar Bupati.

Dengan terbatasnya APBD Cilacap, lanjut Bupati, maka pada 2019 Pemkab Cilacap mengusulkan peningkatan sarpras kewenangan provinsi di Kabupaten Cilacap. Yaitu pengadaan tanah JJLS ruas Adipala – Ayah – Bodo sebesar Rp 100 miliar. Peningkatan ruas jalan Sidareja – Cukangleuleus sebesar Rp 50 miliar, peningkatan jalan Menganti Kesugihan dengan usulan anggaran Rp 20 miliar, dan peningkatan jalan Buntu Kroya – Slarang dengan usulan anggaran Rp 10 miliar.

Peningkatan jalan Cilopadang – Salem sebesar Rp 10 miliar, pengembangan obyek wisata Benteng Pendem sebesar Rp 5 miliar, pembangunan RTH dan embung resapan di Jl. Dr. Sutomo sebesar Rp 50 miliar, peningkatan RTLH sebanyak 1.000 unit sebesar Rp 10 miliar. Pemkab Cilacap juga mengajukan usulan bantuan keuangan pada provinsi untuk peningkatan sarpras kewenangan kabupaten, yang sebagian besar diarahkan untuk peningkatan kualitas jalan.(dony/kominfo)


Powered by Kominfo Cilacap 2017
%d blogger menyukai ini: