BUPATI SERAHKAN LKPJ 2017 PADA DPRD CILACAP

????????????????????????????????????

CILACAP – Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Cilacap tahun 2017 kepada DPRD Cilacap. Penyerahan LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Cilacap, Kamis (22/3/2017). Pada kesempatan ini, dipaparkan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap 2017 – 2022, penyertaan modal daerah pada BUMD, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan.

“Secara substansif materi penyusunan LKPJ berpedoman pada APBD Kabupaten Cilacap TA 2017 yang mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017”, kata Wabup Syamsul Aulia Rachman mewakili Bupati.

Dipaparkan, sesuai data laporan keuangan daerah, anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD 2017 ditetapkan sebesar Rp 3,247 triliun, terealisasi 92,46 %. Adapun sasaran kegiatan selama pelaksanaan RPJMD 2012 – 2017 dilakukan dengan skala prioritas. Program dan kegiatan OPD jajaran Pemkab Cilacap dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan memperhatikan evaluasi tahun sebelumnya.

“Dengan melihat fakta permasalahan dan tantangan pembangunan tahun 2017, maka sasaran pelaksanaan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2012 – 2017 dilaksanakan melalui skala prioritas”, tambahnya.

Terkait penyertaan modal daerah pada BUMD, kata Wabup, merupakan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu langkah ini ditempuh untuk menggali potensi peningkatan PAD. Adapun rencana penyertaan modal daerah pada BUMD direncanakan selama 5 tahun, dan dianggarkan pada tahun berkenaan. PT BPD Jateng pada tahun 2018 mendapat tambahan modal Rp 3,113 miliar, 2019 Rp 6,575 miliar, 2020 Rp 9,739 miliar, serta 2021 dan 2022 masing masing Rp 8 miliar.

Sedangkan PD. BPR BKK Cilacap pada 2019 sampai 2021 mendapat tambahan modal Rp 2 miliar setiap tahun, dan pada 2022 sebesar Rp 1,8 miliar. PD BKK Kesugihan pada 2019 sampai 2022 mendapat Rp 2 miliar setiap tahun, dan PD. Cahaya Husada pada 2019 mendapat modal Rp 1 miliar. PD. Percetakan Grafika Indah pada 2019 mendapat Rp 1 miliar, dan PDAM pada 2018 mendapat Rp 6 miliar, 2019 Rp 9 miliar, dan 2020 sampai 2022 mendapat Rp 10 miliar tiap tahun.

“Sedangkan PD Serba Usaha pada 2018 sampai 2020 mendapat Rp 1 miliar tap tahun, dan 2021 sampai 2022 mendapat Rp 1,5 miliar tiap tahun”, kata Wabup.

Adapun terkait Raperda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan merupakan regulasi untuk pedoman pemantauan dan pengawasan keamanan pangan. Tujuannya untuk menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan kamanan, mutu, dan gizi bagi masyarakat. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam dan luar negeri. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taswan, dihadiri Bupati Tatto Suwarto Pamuji, serta Wakil Ketua DPRD Cilacap Mujiono dan Barokatul Anam. Hadir pula jajaran Forkopimda, serta kepala dan perwakilan OPD jajaran Pemkab Cilacap. Di akhir rapat, Bupati Tatto menyerahkan LKPJ Tahun 2017 kepada Ketua DPRD Cilacap.(dony/kominfo)

Open chat
1
Lapor Bupati Cilacap..... !
silahkan sampaikan keluhan anda !
seputar Infrastruktur dan
Layanan Masyarakat
Powered by
%d blogger menyukai ini: